All for Joomla All for Webmasters
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH

Pendahuluan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan pengalaman Indonesia dalam mengoptimalkan peran instrumen keuangan Islam. Dia mengatakan jika di Indonesia, instrumen keuangan Islam sudah menjadi...

IURAN BPJS KESEHATAN NON PENERIMA BANTUAN IURAN

Pendahuluan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen. Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan...

MEKANISME PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG...

PENDAHULUAN Pelaksanaan pembangunan nasional dan pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak lepas dari bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional. Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan internasional bertumpu...

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

PENDAHULUAN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan...

RECOVERY DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pendahuluan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ingin memastikan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak terkait masalah terutama...

MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI DAFTAR HITAM

PENDAHULUAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain bertujuan menghasilkan barang/jasa sesuai dengan program pembangunan namun juga bertujuan meningkatkan penggunaan produk...

JAMINAN REKLAMASI PERTAMBANGAN

Pendahuluan Industri pertambangan baik mineral maupun batubara berpotensi memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut berpotensi terjadi akibat adanya kegiatan...

MEKANISME PENGHITUNGAN INSENTIF OVER TARGET

PENDAHULUAN Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah serta berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Besar kecilnya Pendapatan...

CUKAI ATAS CAIRAN VAPE

Pendahuluan Selain rokok tembakau, rokok elektrik atau yang dikenal dengan vape juga digemari banyak orang. Vape kerap dianggap lebih aman dari rokok tembakau dan...

KONTRAK COST PLUS FEE DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Pendahuluan Dalam beberapa dekade ini, Indonesia secara berturut-turut sering dilanda bencana. Dari bencana gempa bumi dan tsunami Aceh, gempa bumi di Bantul Yogyakarta, gempa...

MEKANISME PENGADAAN SWAKELOLA PADA PERATURAN LKPP NOMOR 8 TAHUN 2018

PENDAHULUAN Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di Indonesia dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa di Indonesia serta menjamin kepastian hukum dalam prosesnya,...

KRITERIA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

KRITERIA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN Pendahuluan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi...

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PENDAHULUAN Pajak Reklame adalah salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang notabene merupakan sumber daya finansial yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam...

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Pendahuluan Menurut kegunaannya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik...

PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (DANA KELURAHAN)

Pendahuluan Dalam APBN 2019, telah dialokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sebesar Rp3 Triliun untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten dan kota. Anggaran tersebut...

KEPALA DAERAH SEBAGAI KPM DAN RUPS DALAM BUMD

PENDAHULUAN Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagian diantaranya mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Peraturan...

PELAKU PENGADAAN DAN KEWENANGANNYA

PENDAHULUAN Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di Indonesia dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa di Indonesia serta menjamin kepastian hukum dalam prosesnya,...

PRIVATISASI PERUSAHAAN DAERAH

PENDAHULUAN Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagian diantaranya mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Peraturan...

EXECUTIVE REVIEW DAN PEMBATALAN PERDA

PENDAHULUAN Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebutkan setidaknya ada 347 peraturan daerah (perda) yang bermasalah dan memiliki potensi menghambat...
Live Chat
Free WordPress Themes, Free Android Games