All for Joomla All for Webmasters
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Prosedur Sewa Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1...

Kaitan antara DPR dan DPRD dengan BPK terkait Pemeriksaan terhadap Pengelolaan dan Tanggung Jawab...

Dengan hak legislasi yang dimilikinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Berdasarkan UU No 15 Tahun...

Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI

Berdasarkan BAB VI pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK Wajib menyusun kode etik...

MoU BPK dan Depkeu

Pada tanggal 5 Maret 2009, BPK dan Depkeu menandatangani MoU Kerjasama dalam rangka Pemeriksaan Keuangan Negara melalui Sistem Jaringan Komunikasi Data. Kerjasama ini...

Audit Kinerja

31/08/2009 - 07:30 Pengertian Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan....

MoU KPK dan BPK

Pada tanggal 25 September 2006, KPK dan BPK menandatangani MoU kerjasama, yang meliputi: pertukaran informasi, bantuan personil, pendidikan dan pelatihan, pengkajian dan koordinasi. Untuk...

Siapakah Ketua BPK RI ke-4?

Sri Sultan Hamengkuwubono IX adalah ketua BPK RI ke 4. Beliau memimpin BPK-RI selama periode tahun 1964-1966.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi...

BPK pada masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama BPK berada di bawah kendali pemerintah, pada saat itu yang menjabat sebagai Pemeriksa Agung adalah Presiden Soekarno sendiri.

BPK dan Ditjen Pajak

Berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), BPK tidak bisa memeriksa Ditjen Pajak. UU ini berisi adanya larangan bagi petugas pajak dan tenaga ahli untuk...

BPK dan Ditjen Pajak

Berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), BPK tidak bisa memeriksa Ditjen Pajak. UU ini berisi adanya larangan bagi petugas pajak dan tenaga ahli...

Anggota BPK

Anggota BPK sesuai dengan UU No. 15 tahun 2006 Bab II pasal 4, memiliki 9 (sembilan) orang anggota yang keanggotaannya diresmikan oleh keputusan Presiden....

Ketua BPK Pertama – Sekarang

1.    R. Soerasno (1946 s/d 1957) 2.    Drs. Mr. A.K. Pringgodigdo (1957 s/d 1961) 3.    I Gusti Ktut Pudja S.H (1960 s/d 1964) 4.    Sri Sultan Hamengkubuwono...

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK RI

Jaringan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini sesuai dengan   Keputusan...

BPK pada era Hindia Belanda

Pada era Hindia Belanda, BPK bernama Algemeene Rekenkameer. Lembaga ini tugasnya sekadar melakukan pembukuan dan pengurusan keuangan semata-mata untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi keuangan negara

Tingkatan Opini yang dikeluarkan BPK

Opini yang dikeluarkan oleh BPK memiliki berbagai tingkatan, mulai dari yang paling baik sampai yang tidak mendapatkan opini. Laporan pemeriksaan yang baik atau wajar...

Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI

Berdasarkan BAB VI pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK Wajib menyusun kode etikyang berisi norma-norma...

MoU BPK dan Depkeu

Pada tanggal 5 Maret 2009, BPK dan Depkeu menandatangani MoU Kerjasama dalam rangka Pemeriksaan Keuangan Negara melalui Sistem Jaringan Komunikasi Data. Kerjasama ini merupakan...

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selembat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar tersebut juga disampaikan kepada Presiden/ Gubernur/...

Kasus yang ditemukan BPK

Total dalam kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2008, ada 210 kasus yang diserahkan BPK kepada instansi Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Nilai total 210...

Audit Kinerja

Pengertian Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan...

Unsur-unsur Majelis Kehormatan Kode Etik

Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) terdiri dari unsur internal BPK dan unsur eksternal BPK. MKKE periode 2007-2009 unsur eksternalnya adalah dua akademisi dari Universitas...

Opini BPK

Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut “opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa...

Kaitan antara DPR dan DPRD dengan BPK terkait Pemeriksaan terhadap Pengelolaan dan Tanggung Jawab...

Dengan hak legislasi yang dimilikinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 tentang...

tentang Tahukah anda

Berisi tentang segala sesuatu tentang BPK perwakilan yang perlu diketahui publik sebagai media pembelajaran publik
Live Chat
Free WordPress Themes, Free Android Games