Berita Utama
[+]
Penyerahan LHP atas Sektor Pertambangan pada Pemerintah Kabupaten Tapin
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil (DHB), Sektor Pertambangan Umum dan Lingkungan Pertambangan Batubara pada Pemerintah Kabupaten Tapin dan Instansi Terkait Lainnya. Penyerahan yang dilakukan di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada pukul 10.00 Wita.
Sebelum penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan [...]
Berita Lainnya
[+]- 13 Feb
Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan Inspektorat se-Kalimantan Selatan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan Inspektorat Se-Kalimantan Selatan pada hari Kamis dan Jumat, 9 dan 10 Februari 2012. Acara yang dibuka oleh Kepala Perwakilan ini dimulai pada pukul 09.00 Wita dan dilaksanakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Hadir dalam pembahasan ini adalah [...] - 08 Feb
Penyerahan LHP atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD pada Provinsi Kalimantan Selatan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan yang dilakukan di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada pukul 12.00 Wita.
Penyerahan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jack Anwar Mursidi, Kepala Subauditorat I, [...]
Dari Media
[+]- 04 May Anang Yakin Tidak Bersalah
- 03 May Dewan Bungkam dan Menghindar
- 03 May Bantuan Fiktif Bertebaran
Pengumuman
[+]Siaran Pers
[+]
Tahukah Anda?
[+]Dengan hak legislasi yang dimilikinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannnya itu. BPK juga dapat memproses secara pidana terperiksa [...]
