Senin, 23 Oktober 2017 

BPK RI Sepakati Cara Mengakses Data dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara

28/03/2013 – 15:57

Jakarta, Kamis (28 Maret 2013) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 13 pemerintah provinsi/kabupaten/kota wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan 10 pemerintah provinsi/kabupaten/kota wilayah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatangan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tenggara, Didi Budi Satrio, S.H., M.M. dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara, Novian Herodwijanto, S.E., M.M., Ak. dengan para pimpinan pemerintah provinsi/kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI, Kalibata, Jakarta. Kegiatan ini disaksikan oleh Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak., para Anggota BPK RI, Pimpinan DPRD Se-Provinsi Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, serta para pejabat di lingkungan BPK RI.

Untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, BPK RI juga melakukan penandatanganan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan pemerintah daerah tersebut.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya dengan pemerintah daerah dalam hal menjalin kerjasama pembentukan pusat data BPK RI secara elektronik dengan auditee (E-Audit). BPK RI memprakarsai pembentukan pusat data tersebut melalui strategi link and match untuk mempermudah perolehan data/dokumen dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Melalui nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik BPK RI (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee). Melalui pusat data tersebut, BPK RI dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan cara ini, monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK RI akan semakin efisien dan efektif. Konsep seperti ini, disebut dengan “BPK Sinergi”. Dalam sinergi data tersebut, BPK RI akan menjalin kerjasama pembentukan pusat data BPK RI secara elektronik dengan auditee yang selanjutnya disebut dengan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).

BPK RI mengharapkan melalui BPK Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu: 1) mengurangi KKN secara sistemik; 2) mendukung optimalisasi penerimaan negara; 3) mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara. Apabila insiatif BPK RI tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan lebih cepat terwujud, sehingga diharapkan dapat dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2004, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2006, BPK RI memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa tanpa nota kesepahaman bersama ini BPK RI tetap berwenang untuk mengakses data pemerintah daerah yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nota kesepahaman ini lebih mengatur tata cara akses data terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Melalui nota kesepahaman ini, BPK RI berharap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat lebih optimal sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya BPK RI telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman serupa dengan lembaga negara, kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini (28/3), BPK RI telah menandatangani 753 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data.

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI

Format PDF


  • Polls

    Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Kalsel bermanfaat bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

    View Results

    Loading ... Loading ...