Kamis, 29 Juni 2017 

Implementasi E-Audit Untuk Mencegah Korupsi

13/12/2012 – 16:09

Jakarta, Kamis (13 Desember 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengadakan acara Forum Dialog bertajuk “Implementasi E-Audit untuk Mencegah Korupsi” di auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta pada hari ini (13/12). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo.

Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) merupakan sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (e-auditee) melalui sebuah komunikasi data secara online dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pusat Data BPK).

SNSI digunakan sebagai instrumen pendeteksi dini secara sistemik (early warning system) melalui monitoring, analisis, dan evaluasi seluruh transaksi keuangan negara sehingga melalui pemeriksaan secara elektronis (e-audit) ketidakwajaran pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terjadi dapat diketahui secara dini, lebih cepat dan menyeluruh.

Hadi Poernomo mengatakan, “Pusat Data BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPK maupun oleh masing-masing entitas.” Oleh BPK pusat data dimanfaatkan dalam pemeriksaan secara elektronis sehingga pemeriksaan bisa berjalan dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efektif. Sementara bagi entitas, pusat data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam melakukan monitoring dan pengendalian satuan kerja yang ada, serta program dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Dengan memanfaatkan pusat data tersebut, BPK akan lebih mudah melakukan check, tracking, dan menelusuri transaksi keuangan dan menemukan bukti-buktinya, serta secara dini bisa mengetahui jika ada ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan negara. Terkait dengan praktik korupsi, dengan cara tersebut BPK secara dini akan lebih mudah menemukan dan melakukan pencegahannya.

Demikian pula dengan manajemen entitas, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, hasil pemeriksaan BPK yang lebih cepat dan lebih efektif dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan secara lebih cepat dan efektif. Pusat data BPK, selain untuk memonitor dan meningkatkan kinerja satuan kerja, juga bisa dipakai oleh entitas untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya korupsi.

Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, keterlibatan dalam pembangunan SNSI dan penggunaan Pusat Data BPK memiliki manfaat, antara lain: 1) Penyajian laporan keuangan menjadi lebih terpercaya karena day to day transaction diketahui oleh BPK; 2) Dengan memanfaatkan pusat data BPK untuk melakukan monitoring atas pengelolaan pajak maka penerimaan pajak lebih maksimal; 3) Belanja daerah menjadi lebih efisien dan tepat sasaran; 4) Menekan terjadinya indikasi kerugian dan potensi kerugian negara/daerah; 5) Belanja dan pendapatan lebih transparan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan; 6) Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK bisa lebih cepat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pada bagian akhir, Hadi Poernomo mengatakan, silaturahmi data yang dilakukan melalui komunikasi data secara on time, online, dan realtime tersebut akan menjadikan pemeriksaan BPK yang sebelumnya dirasakan oleh entitas (auditee) sebagai kewajiban yang menakutkan akan berubah menjadi suatu kebutuhan yang menguntungkan. Selain itu, silaturahmi data tersebut juga akan memaksa entitas menjadi terbuka sebagai wujud dari transparansi pengelolaan keuangan negara.

“Saya merasa optimis jika ini kita laksanakan dengan baik, maka output yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Output tersebut, bagi BPK berupa hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas. Sedang bagi entitas, outputnya berupa peningkatan kinerja yang lebih baik, ” kata Hadi. “Secara umum, dengan SNSI maka pencegahan korupsi akan bisa dilakukan secara sistemik, penerimaan negara akan meningkat, dan pengeluaran negara bisa lebih efisien dan efektif. Pada akhirnya, semua ini demi untuk kemajuan negara dan kemakmuran bangsa kita,” lanjutnya.

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI

Format PDF


  • Polls

    Pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalsel telah dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat Kalimantan Selatan

    View Results

    Loading ... Loading ...