Jum'at, 19 Januari 2018 

Aspek Pajak Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Instansi Pemerintah

23/01/2017 – 09:20

ASPEK PAJAK DALAM PENGADAAN TANAH

UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH INSTANSI PEMERINTAH

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan dalam segala aspek. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam melaksanakan program pembangunan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memerlukan sumber daya, yang diantaranya adalah tanah.

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[1] Salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan umum tersebut dilakukan dengan pengadaan tanah. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.[2]

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Penyelenggaraan pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh instansi-instansi pemerintah. Instansi  penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah lembaga negara,  kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah. Objek Pengadaan Tanah tersebut adalah tanah,  ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Selengkapnya…

 


  • Polls

    Apakah anda puas dengan website kami?

    View Results

    Loading ... Loading ...