Rabu, 28 Juni 2017 

Penyerahan LHP atas PDTT Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2013 dan 2014 (s.d. Triwulan III)

14/01/2015 – 09:32

Foto Penyerahan LHP PRov1 (Copy)BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu  atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 dan 2014 (s.d. Triwulan III) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Pada hari Selasa, 13 Januari 2015 bertempat di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru . Dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ini  BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tidak memberikan opini.

Acara penyerahan LHP tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan, Yulindra Tri Kusumo Nugroho dengan didampingi oleh Tim Pemeriksa Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Arsyad dan Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Wing Ariansyah serta jajaran pejabat di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Terhadap temuan yang tertuang dalam LHP ini diharapkan menjadi perhatian dari Sekretaris Daerah dan dapat segera ditindak lanjuti oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Sekretaris Daerah  mengucapkan terima kasih atas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, dan berharap dapat menindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada dan dapat bersinergi dengan pihak eksekutif dalam pelaksanaan tindak lanjut. Dari Hasil Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi

pemerintah daerah terkait untuk melakukan pembenahan dan perbaikan agar kedepannya pengelolaan keuangan daerah terkait dengan hal-hal yang menjadi fokus pemeriksaan dalam LHP ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat bermanfaat bagi pemeriksaan LKPD tahun berikutnya.


  • Polls

    Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Kalsel bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara

    View Results

    Loading ... Loading ...