Berita Utama
[+]BPK RI Akses Seluruh Transaksi Kas Pemda Kalsel
Penyimpangan transaksi kas pemerintah daerah antara lain disebabkan oleh kesempatan yang timbul karena lemahnya pengawasan pemda. Oleh karena itu, akses data rekening pemda secara online akan mencegah terjadinya penyimpangan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo saat menyampaikan sambutannya setelah menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan [...]
Berita Lainnya
[+]- 15 Apr
Penyerahan LHP Dengan Tujuan Tertentu BPK RI Atas BUMD dan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2013
Pada hari Senin dan Selasa, 14-15 April 2014 BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas BUMD yang dirangkaikan dengan Penyerahan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah yang semuanya berada di lingkungan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Acara tersebut bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan LHP [...]
- 15 Apr
Focus Group Discussion (FGD) Terhadap Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Petunjuk Teknis Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
BPK RI melalui Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Kantor Perwakilan BPK RI di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan diselenggarakan pada tanggal 15 April 2014 yang bertempat di Aula Gedung II Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan BPK RI. FGD tersebut dibuka oleh Plh. [...]
Dari Media
[+]Pengumuman
[+]Siaran Pers
[+]
Tahukah Anda?
[+]Dengan hak legislasi yang dimilikinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannnya itu. BPK juga dapat memproses secara pidana terperiksa yang tak serius melakukan koreksi terhadap [...]
